Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe yang diwakili oleh Ibu Noni Warliana, S.T. mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Provinsi Aceh Tahun 2026.

Bimtek tersebut dilaksanakan oleh Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Aceh yang diikuti oleh Dinas PUPR dan DPMPTSP dari 23 Kab/Kota se-Aceh selama 2 (dua) hari, bertempat di Hermes Palace Hotel Banda Aceh.

Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta mendukung pemanfaatan ruang yang tertib, aman, nyaman, produktif, dan tidak menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar melalui penerbitan KKPR.

KKPR adalah instrumen kunci dalam pengendalian tata ruang era Cipta Kerja dan menjadi salah satu syarat penerbitan PBG.

Sesuai dengan amanat PP 16 Tahun 2021, Penyelenggaraan Bangunan Gedung perlu memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebelum bangunan gedung didirikan, Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebelum bangunan gedung dimanfaatkan, dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) sebagai tanda bukti hak atas status kepemilikan bangunan gedung.

Selanjutnya perlu dilakukan pemeriksaan berkala terhadap bangunan gedung untuk menjamin kelaikan fungsi bangunan gedung agar keandalan, keselamatan, dan kenyamanan bangunan gedung dapat tetap terjaga.